RENSTRA

 BAB I PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap PD  dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam  pelaksanaan  pembangunan  kebudayaan,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau berperan dalam membantu Bupati menyelenggarakan fungsi  perumusan  kebijakan  teknis di bidang kebudayaan. Disamping itu, peran penting yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah meningkatkan   pemahaman   masyarakat terhadap keragaman   budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   Kabupaten Berau berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan   Kebudayaan   dan   Kepariwisataan  Daerah yang merupakan bagian     integral dari pembangunan   nasional   dalam   rangka   mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berbudaya.   Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah juga merupakan rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dari  seluruh     aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan   nasional   berdasarkan   Undang-Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan periode tahun 2016-2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dituntut untuk lebih berperan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

 

  • LANDASAN HUKUM

Landasan idiil adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusionalnya sedangkan landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    1. Peraturan  Pemerintah   Nomor   65   Tahun   2005   tentang   Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
    2. Peraturan  Pemerintah   Nomor   79   Tahun   2005   tentang   Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah;
    4. Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
    5. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    6. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
    9. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    10. Peraturan  Menteri       Kebudayaan       dan       Pariwisata       Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
    11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau;
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas  Daerah Kabupaten Berau;
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021; dan
    15. Peraturan Bupati Berau Nomor 68  Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

 

  • MAKSUD DAN TUJUAN

 

Rencana   Strategis   (Renstra) Dinas   Kebudayaan   dan   Pariwisata   Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, disusun dengan maksud sebagai arahan dan pedoman dalam pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuannya adalah:

  1. Sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja   Perangkat   Daerah   (DPA-SKPD)   pada   setiap   tahun anggaran;
  2. Sebagai alat  penyelaras  dan  pemaduserasian  program  dan  kegiatan antara   program   yang   dilaksanakan   oleh   Dinas   Kebudayaan   dan Pariwisata dengan stake-holder yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Berau;
  3. Sebagai alat  pengendali  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program.

 

  • Sistematika Penulisan

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau ditetapkan sebagai berikut:

BAB I                    PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

1.2.  Landasan Hukum

1.3.  Maksud dan Tujuan

1.4.  Sistematika Penulisan

BAB II              GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD

2.2.  Sumber Daya SKPD

2.3.  Kinerja Pelayanan SKPD

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III             ISU STRATEGIS

3.1.  Identifikasi Masalah

3.2.  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disbudpar Provinsi Kalimantan Timur

3.4.  Telaahan RTRW

3.5.  Penentuan Isu Strategis

BAB IV            VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.  Visi dan Misi SKPD

4.2.  Tujuan dan Sasaran

4.3.  Strategi dan Kebijakan

BAB V              RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI         INDIKATOR KINERJA SKPD  YANG MENGACU PADA TUJUAN  DAN SASARAN RPJMD

BAB VII           PENUTUP

 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 

  • TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SKPD

 

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Berau  Nomor  7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

  1. Tugas

 

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata  berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

  1. Fungsi

Fungsi Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau adalah:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;
  4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  5. Pelaksanaan UPTD;
  6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Struktur dan Tugas

Dinas merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas,  berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang  dimana dibantu oleh para Kepala Seksi pada Bidang masing-masing, dimana masing-masing Kepala Seksi membawahi staf pelaksana dalam jenjang jabatan fungsional umum / non struktural. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap jabatan struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

 

  1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala Dinas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
  3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
  7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi terkait, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.
  10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
  7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  • Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan.
  6. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya
  9. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.
  6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  9. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan sebagai evaluasi selanjutnya
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
  5. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan.
  6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan dan menyusun laporang hasil monitoring realisasi kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya.
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  1. Kepala Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional

Kepala Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Nilai Budaya Seni dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan nilai budaya dan sejarah, seni, museum dan kepurbakalaan.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan nilai budaya dan sejarah, Seni Tradisional, museum dan kepurbakalaan.
  8. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis nilai budaya dan sejarah.
  9. Melaksankan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis nilai dan Seni Tradisional.
  10. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis nilai museum dan kepurbakalaan.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan kesehatan di sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Nilai Budaya dan Sejarah

Kepala Seksi Nilai Budaya dan Sejarah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Nilai Budaya dan Sejarah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Nilai Budaya dan Sejarah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan nilai budaya dan sejarah.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Nilai Budaya dan Sejarah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Nilai Budaya dan Sejarah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Seni Tradisional

Kepala Seksi Seni Tradisional mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Seni Tradisional berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Seni Tadisional berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan Seni Tradisional.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Nilai Seni Tradisional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Seni Tradisional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan

Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Museum dan Kepurbakalaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Museum dan Kepurbakalaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan museum dan kepurbakalaan.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Museum dan Kepurbakalaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Museum dan Kepurbakalaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  1. Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan destinasi pariwisata, produk pariwisata dan obyek wisata.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program destinasi pariwisata, produk pariwisata dan obyek wisata.
  8. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis destinasi pariwisata.
  9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produk pariwisata.
  10. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis obyek pariwisata.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Destinasi Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Destinasi Pariwisata

Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Destinasi Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Produk Wisata

Kepala Seksi Produk Wisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produk Wisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produk Wisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produk pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Produk Wisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Produk Wisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Obyek Wisata

Kepala Seksi Obyek Wisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Obyek Wisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Obyek Wisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Obyek Wisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Obyek Wisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

 

  1. Kepala Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan bimbingan pariwisata.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan bimbingan pariwisata.
  8. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sarana pariwisata.
  9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis usaha jasa pariwisata.
  10. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bimbingan pariwisata.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Usaha Jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Jasa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Sarana Pariwisata

Kepala Seksi Sarana Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Sarana Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Sarana Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan sarana pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Sarana Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan usaha jasa pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Usaha Jasa Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Jasa Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Bimbingan Pariwisata

Kepala Seksi Bimbingan Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Bimbingan Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Bimbingan Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan kepariwisataan.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Bimbingan Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  1. Kepala Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama

Kepala Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata, kerjasama pariwisata dan promosi pariwisata.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pemasaran pariwisata, kerjasama pariwisata dan promosi pariwisata.
  8. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemasaran pariwisata.
  9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama pariwisata.
  10. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dan promosi pariwisata.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan di Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan pengembangan pemasaran kebudayaan dan pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pemasaran Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Kerjasama Pariwisata

Kepala Seksi Kerjasama Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kerjasama Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kerjasama Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemasaran, kerjasama budaya dan pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Kerjasama Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  • Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengembangan kerjasama pariwisata, usaha pariwisata, promosi, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.
  6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Promosi Pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

 

  1. Struktur Organisasi

 

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terdiri dari :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris, terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum; dan

3) Sub Bagian Keuangan..

  1. Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Tradisional, terdiri dari:
    • Seksi Nilai Budaya dan Sejarah;
    • Seksi Seni Tradisional;
    • Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
  1. Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:

1)    Seksi  Destinasi Pariwisata;

2)    Seksi  Produk Wisata;

3)    Seksi Obyek Wisata;

  1. Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
  • Seksi Sarana Pariwisata;
  • Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
  • Seksi Bimbingan Pariwisata;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

 

KABID PEMASARAN DAN KERJASAMA
SEKSI BIMBINGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKSI USAHA JASA PARIWISATA
KABID PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
SUBBAG KEUANGAN DAN ASET
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

 

 

  • SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/ golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan didominasi oleh Sarjana (S-1), sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.2

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015

 

 

Gambar 2.3

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Golongan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015

 

Selain data SDM di atas, berikut ioni adalah daftar tenaga honorer Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baik di kantor maupun tenaga honorer di destinasi wisata yang dibawahi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau antara lain di Museum Batiwakkal dan Keraton Gunung Tabur, Keraton Sambaliung, dan Tanggap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Tenaga Honorer

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016

NO. URAIAN JUMLAH STATUS TENAGA (NON PNS/PTT)
A. PTT Kantor      
1 S1 (Tenaga Administrasi) 1 Org NON PNS
2 D3 (Tenaga Administrasi) 1 Org PTT
3 SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org PTT
4 Supir kantor (Bus) 1 Org NON PNS
B. PTT museum batiwakkal dan Keraton Gunung Tabur      
5 SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org PTT
6 Pelayanan Tamu S1 (Tenaga Administrasi) 1 Org NON PNS
7 Pelayan Tamu SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org NON PNS
8 Pelayan Tamu SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org NON PNS
9 Penjaga Malam 1 Org NON PNS
10 Penjaga Malam 1 Org NON PNS
C. PTT Keraton Sambaliung      
11 SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org PTT
12 SLTA (Tenaga Administrasi) 1 Org PTT
13 Penjaga Malam 1 Org PTT
14 Penjaga Malam 1 Org PTT
D. PTT Tangap      
15 Penjaga Malam 1 Org PTT

 

Selanjutnya untuk menggambarkan potensi anggaran pelayanan SKPD pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa dari sisi anggaran sektor pariwisata mengalami kenaikan setiap tahun, Namun dimulai dari tahun 2014, realisasi anggaran Disbudpar menurun hingga tahun 2015.Berikut disajikan data alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau periode tahun 2010 sampai tahun 2015 pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Alokasi Anggaran APBD (BL dan BTL) Tahun 2010-2015

NO. TAHUN ANGGARAN REALISASI SISA %
1. 2010 10.318.981.378.00 8.233.100.813.00 2.085.880.565.00 79,79
2. 2011 11.187.258.492.76 7.874.335.088.00 3.312.923.404.76 70,39
3. 2012 19.556.963.910.34 13.850.838.311.00 5.706.125.599.34 70,82
4. 2013 24.751.415.941.56 19.467.689.245.00 5.283.726.696.56 78,65
5. 2014 22.278.055.000.00 18.710.966.334.00 3.567.088.666.00 83,99
6 2015 15.658.651.000.00 13.102.911.918.00 2.555.739.082.00 83,68

 

 

    • KINERJA PELAYANAN SKPD

 

  • Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Berau memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Aset Kebudayaan Kabupaten Berau Tahun 2015

NO. ASET BUDAYA JUMLAH
1. Desa Adat/Budaya 3 Desa
2. Desa  Wisata 2 Desa
3. Situs Dan BCB 507 Unit
4. Kelompok Kesenian 90 Kelompok
5. Permainan Tradisional 18 Jenis
7. Lembaga Budaya 6 Lembaga
8. Upacara Tradisional 20 Event

 

Kemudian dari Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Aset Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015

NO. ASET WISATA JUMLAH
1. Wisata Buatan 13 Lokasi
2. Wisata Gelanggang 3 Lokasi
3. Wisata Religi 5 Lokasi
4. Wisata Sejarah 16 Lokasi
5. Wisata Budaya 11 Lokasi
6. Wisata Alam 63 Lokasi
7. Wisata Pantai 8 Lokasi
8. Wisata Pulau 29 Lokasi
9. Wisata Bahari 4 Lokasi
10. Wisata Bahari/Pantai 5 Lokasi
11. Hotel Dan Penginapan 273 Unit
12. Restoran 85 Unit
13. Biro Perjalanan Wisata 61 Unit
14. Toko Souvenir Dan Oleh-Oleh 5 Unit
15. Pramuwisata 10 Orang
16. Pokdarwis 13 Kelompok

 

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata, disediakan penginapan berupa hotel, motel atau pondok inap di sekitar area destinsi wisata. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah kamar yang tersedia mengalami fluktuasi di Kabupaten Berau. Di tahun 2013 merupakan jumlah tertinggi kamar dan tempat tidur yang tersedia.

Gambar 2.4

Jumlah Kamar dan Tempat Tidur Hotel dan Akomodasi

Lainnya di Kabupaten Berau, 2012 ‐ 2015

Sumber: BPS, 2016

Untuk menunjang sektor pariwisata, Kabupaten Berau memiliki fasilitas penunjang pariwisata agar wisatawan dapat dengan  udah menjangkau destinasi-destinasi wisata serta kemudahan lain berupa akomodasi yang tersedia di Kabupaten Berau. Fasilitas yang mendominsi di Kabupaten Berau adah restoran atau rumah makan dan agen perjalanan masing-masin berjumlah 52 dan 47. Adapun jenis fasilitas penunjang pariwisata lainny terlihat pada gambar berikut:

 

 

Gambar 2.5

Jumlah Fasilitas Penunjang Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2014

 

 

  • Capaian Kinerja Pelayanan Disbudpar

Ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dapat diketahui dengan mengacu pada target sasaran Renstra periode sebelumnya. Dalam mencapai target sasaran, perlu didukung oleh program-program yang diikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan secara terpadu dengan instansi terkait serta para pelaku pariwisata. Berdasarkan uraian data dibawah ini dapat diinterpretasikan tingkat capaian kinerja pelayanan kebudayaan dan pariwisata sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan indikator sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut:

  1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Salah satu Indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka akan memberikan multiflier effect terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau pada tahun 2015 mencapai 105.535 orang meningkat dari pencapaian Tahun 2009 dengan jumlah 3.426 orang. Pencapaian ini secara umum disebabkan dan dipengaruhi oleh upaya-upaya maksimal dan komitmen yang cukup baik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Berau.

 

 

Tabel 2.5

Realisasi Capaian Indikator RPJMD 2010-2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

NO

TAHUN

JUMLAH KUNJUNGAN

WISMAN ( Orang ) WISNUS ( Orang ) JUMLAH
1 2009 1.401 2.025 3.426
2 2010 3.111 15.024 18.135
3 2011 3.300 24.253 27.553
4 2012 837                       66.024 66.861
5 2013 4.026 80.753 84.779
6 2014 10.728 77.574 88.302
7 2015 6.119 99.416 105.535
Total 29.522 365.069 394.591

 

 

Gambar 2.6

Realisasi Capaian Indikator RPJMD 2009-2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

 

 

  1. Meningkatnya lama tinggal wisatawan

Indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah meningkatya lama tinggal wisatawan, baik wisatawan manacanegara maupun wisatawan domestik. Semakin lama wisatawan mancanegara tinggal di Indonesia, semakin besar pula devisa yang dihasilkan oleh negara. lama tinggal minimal 24 jam dan maksimal 6 (enam) bulan,dengan tujuan: berlibur, rekreasi, dan olah raga; bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alas an kesehatan, belajar, dan keagamaan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara yang mempunyai lama tinggal yang lebih lama daripada wisatawan domestik.

Gambar 2.7

Lama tinggal Wisatawan Kabupaten Berau Tahun 2015

 

 

  • TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

 

  1. Tantangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Berau antara lain:

  • Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi;
  • Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat;
  • Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar Berau;
  • Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya masyarakat;
  • Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah.

 

  1. Peluang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka meningkatkan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Berau antara lain:

 

  • Kabupaten Berau ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan Provinsi Kalimantan Timur;
  • Iklim investasi untuk industri kepariwisataan yang memadai;
  • Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata berorientasi pada wisata minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata);
  • Dukungan stakeholder pariwisata dan kebudayaan khususnya Provinsi dan Nasional yang kuat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah;
  • Kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas;

 

 

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  • Identifikasi Permasalahan

 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1.1 Permasalahan

Pokok permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di antaranya:

  1. Belum Optimalnya perekonomian di Sektor Pariwisata

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi seni budaya yang dapat dikembangkan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Namun potensi tersebut belum mampu untuk menarik minat wisatawan karena belum dioptimalkan sebagai destinasi wisata. Sehingga perekonomian sektor pariwisata masih rendah. Hal itu dikarenakan beberapa masalah seperti:

  1. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang mampu menjadi destinasi wisata, akan sangat efektif bila hal tersebut didukung dengan pengelolaan kawasan wisata yang optimal. Di Kabupaten Berau pengelolaan kawasan wisata belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa masalah seperti:

  • Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:
  • Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;
  • Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
  • Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
  • Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
  • Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah,akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);
  • Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.
  • Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:
  • Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;
  • Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;
  • Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;
  • Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.
  • Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:
  • Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);
  • Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
  • Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
  • Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);
  • Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.
  1. Belum efektifnya kelembagaan

Rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan penyebab pengelolaan pariwisata di Kabupaten Berau. Meningkatnya kompleksitas manajemen memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara memadai dan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan bukan hanya mencakup institusi yang efisien melainkan juga aparatur birokrasi yang berkualitas, serta regulasi yang kuat dan sehat. Kapasitas kelembagaan yang memadai dapat menjamin ketercapaian stabilitas perekonomian melalui pengelolaan bidang budaya dan pariwisata.Belum efektifnya kapasitas kelembagaan disebabkan oleh beberapa masalah seperti:

  • Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:
  • Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;
  • Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;
  • Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.
  • Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:
  • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
  • Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.

 

  • Tabel 3.1

Pokok Masalah, Masalah dan Faktor/Akar Masalah Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Berau

No Pokok Masalah Permasalahan Faktor/Akar Masalah
1. Belum optimalnya perekonomian di sektor pariwisata Belum optimalnya pengelolaan pariwisata Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu
1.   Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja
2.   Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal
3.   Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis
4.   Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan
5.   Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah,akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi)
6.   Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat
Belum optimalnya  pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala
1.   Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah
2.   Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah
3.   Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat
4.   Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik
Belum efektifnya  pemasaran destinasi wisata
1.   Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya  (kalender event)
2.   Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus
3.   Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal
4.   Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi)
5.   Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal
Belum efektinya  kelembagaan Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata
1.   Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata
2.   Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta
3.   Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata
Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata
1.   Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja
2.   Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata

 

Salah satu cara dalam melakukan identifkasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi PD adalah dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi sisi internal PD dan sisi Eksternal PD sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis PD. Gambaran umum dari analisis lingkungan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang meliputi Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Analisa Lingkungan Internal
    • Kekuatan (Strength)
  1. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai;
  2. Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai;
  3. Kekayaan akan aset seni budaya dan aset obyek wisata yang banyak;
  4. Memiliki potensi dasar untuk pengembangan menjadi sentra kerajinan yang banyak sehingga dapat menjadi alternatif kunjungan wisatawan;
  5. Aksesibilitas ke Kabupaten Berau mudah dan baik dari Balikpapan;
  6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau yang mendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan menempatkannya sebagai salah satu sektor prioritas di Kabupaten Berau;
  7. Kondisi Daerah yang aman dan kondusif sehingga menciptakan Iklim investasi yang baik bagi sektor pariwisata;
  8. Tingkat partisipasi masyarakat lokal cukup tinggi terhadap pengembangan pariwisata.
    • Kelemahan (Weakness)
  9. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan Kabupaten Berau masih terbatas;
  10. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan;
  11. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona;
  12. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif;
  13. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi Pemerintah dalam pengembangan pariwisata;
  14. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi kebudayaan dan pariwisata;
  15. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata;
  16. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pelestarian situs budaya dan seni budaya;
  17. Kualitas kelompok seni budaya tradisional belum memadai dalam mendukung pengembangan pariwisata;
  18. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan seni budaya daerah.
  19. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari kesenian dan budaya daerah

3.1.2. Analisa Lingkungan Eksternal

3.1.2.1. Peluang (Opportunities)

  1. Kabupaten Berau ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Iklim investasi untuk industri kepariwisataan yang memadai;
  3. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata berorientasi pada wisata minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata);
  4. Dukungan stakeholder pariwisata dan kebudayaan khususnya Provinsi dan Nasional yang kuat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah;
  5. Kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas;

3.1.2.2 .Tantangan (Threats)

  1. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi;
  2. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat;
  3. Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar Berau;
  4. Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya masyarakat;
  5. Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah;

Berdasarkan kajian analisis lingkungan strategis sebagaimana tersebut di atas maka permasalahan aktual yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Berau saat ini adalah :

  1. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi bisa memberikan dampak yang tidak diinginkan pada kelestarian budaya, tata nilai dan perilaku masyarakat sehingga pelestarian dan pembangunan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sekaligus mampu menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
  2. Sejauh ini banyak situs dan benda peninggalan bersejarah purbakala yang ada di Kabupaten Berau yang belum dilestarikan dengan baik. Pada umumnya masyarakat juga belum begitu memahami arti pentingnya perlindungan benda-benda peninggalan sejarah sehingga seringkali mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan kelestarian benda tersebut seperti corat-coret, pengambilan benda bersejarah, dan bahkan jual beli benda bersejarah, yang pada akhirnya secara perlahan lahan akan menghilangkan indentitas budaya.
  3. Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah bila dikaitkan dengan regenerasi karena mayoritas anggotanya adalah generasi tua.
  4. Generasi muda kurang berminat untuk ikut berkecimpung dan melestarikan kesenian dan budaya tradisional.
  5. Kabupaten Berau kurang memiliki fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah walaupun ada kondisinya kurang memenuhi syarat dan kurang dimanfaatkan secara optimal.
  6. Rendahnya pendapatan seniman dan budayawan dari kegiatan seni budaya menyebabkan turunnya daya tarik bidang ini untuk ditekuni. Hanya mereka yang betul-betul cinta seni budaya yang bisa menjalani kegiatan seperti itu.

Dalam bidang pariwisata, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pun sangat beragam antara lain :

  1. Saat ini kepariwisataan Kabupaten Berau masih mengandalkan wisata alam pantai masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti masalah zonasi dan penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan, dll), ancaman abrasi pantai yang cukup kuat, kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Kepulauan Derawan dan Maratua sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.
  2. Dalam hal pemasaran pariwisata Kabupaten Berau saat ini adalah masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemasaran pariwisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Berau dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
  3. Penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Berau belum optimal. Hal ini tercermin dari kondisi lingkungan obyek wisata yang secara umum masih terkesan kotor dan tidak indah. Kemudian dari aspek pelayanan juga menunjukkan kondisi kurang mendukung dalam arti pelayanan bagi wisatawan belum mencerminkan kesan keramahan dan kepedulian.
  4. Selain itu, sampai saat ini belum seluruh masyarakat menyadari arti penting bahwa pelestarian dan pengembangan berbagai aset wisata akan sangat bermakna sebagai pilar penggerak perekonomian masyarakat dan keutuhan bangsa Indonesia. Banyak masyarakat belum memanfaatkan aset wisata secara benar, optimal, dan bijaksana. Keberadaan obyek wisata bagi sebagian besar kalangan masyarakat masih dipandang sebagai obyek pendapatan, sehingga kesadaran dan kepedulian untuk memelihara dan menjaga kualitas obyek wisata itu menjadi rendah dan hanya menggantungkan pada pemerintah daerah.
  5. Dari sisi aspek kelembagaan pariwisata di Kabupaten Berau, permasalahan yang muncul adalah terkait dengan belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga-lembaga pariwisata serta kapasitas dan jumlah SDM yang masih terbatas dalam mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Berau. Kondisi ini mengakibatkan konsep pemberdayaan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pariwisata tidak berjalan.
  6. Masih rendahnya pertumbuhan industri pariwisata seperti kerajinan, budaya dan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Berau.
  7. Belum terwujudnya sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta) khususnya dalam pengembangan paket-paket wisata sehingga pengembangan ekonomi tidak merata pada seluruh kawasan pariwisata, hanya terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja.

Permasalahan fisik dan non-fisik bidang kebudayaan dan pariwisata ini merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau khususnya dan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya untuk bisa mengatasinya, baik dengan mengandalkan kemampuan daerah atau memanfaatkan peran serta pusat dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, di masa-masa mendatang dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau secara bertahap akan menempatkan diri sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator di sektor budaya dan pariwisata dengan tugas utama mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan di sektor budaya dan pariwisata untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Berau.

Sejalan dengan itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengajak pula berbagai stakeholder yang ada baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk bersama-sama membangun ketahanan budaya, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan melalui program-program yang tepat, baik, efisien dan efektif.

  • Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

 

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan unrenewable resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

  1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

  1. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/ pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memerhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pengembangan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wi­sata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling.Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

  1. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini,diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi.

Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

  1. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian misi di atas, Dinas Budaya dan Pariwisata turut andil dalam mensukseskan misi ke dua yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Hal ini dikarenakan sasarana dari misi tersebut salah satunya adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu menjalankan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

 

 

 

Tabel

Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Kabupaten Berau

VISI: BERSAMA BANGUN BERAU: SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA SAING

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran (satuan) Kondisi awal TARGET TAHUNAN Target Akhir
2016 2017 2018 2019 2020
Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1

 

 

 

Menyediakan infrastruktur yang berkualitas
1 Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih. 69,69 60,66 62,99 65,33 67,67 70 70
Luas Kawasan kumuh 99,17 97,17 95,17 93,17 92 90 90
Tingkat elektrifikasi 73,88% 82,32% 82,75% 83,18% 83,61% 84,04% 90,00%
2 Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 60,44% 63% 66% 69% 73% 77% 90%
2

 

 

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup
3 Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau) Tingkat pencemaran Kualitas air sungai              
4 Terjaganya kualitas udara Indek standar pencemaran udara (ISPU)              
5 Menurunnya intensitas emisi Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan (juta ton CO2 eq)
Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3

 

 

 

Meningkatknya taraf hidup masyarakat
6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan 5,21 5,14 5,07 4,98 4,91 4,8 4,8
7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran 10,05 5,76 5,65 5,56 5,45 5,36 5,36
  8 Meratanya pendapatan masyarakat Indeks Gini 0,3204 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,28
4

 

 

Mempertahankan kinerja ekonomi daerah
9 Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,92 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
10 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 9,41 14,22 14,67 15,11 15,56 16 16
11 Meningkatnya kesejahteraan petani
12 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan 84779 104890 109917 114945 119972 125000 125000
Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan 3 hari* 3 hari* 3 hari* 4 hr* 4 hr* 5 hr* 5 hr*
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
5

 

Meningkatkan kulitas SDM
13 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 72,26 75,47 75,9 76,34 76,79 77,25 77,25
  14 Meningkatkatnya rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah 8,53 12 12
  15 Meningkatnya usia harapan hidup Usia harapan hidup 71,21
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel
6

 

 

 

 

Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel
16 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Jumlah Aparatur yang terkena kasus hukum 48 orang 46 orang 44 orang 42 orang 40 orang 38 orang 38 orang
17 Meningkatnya kualitas layanan publik Nilai Kualitas Layanan Publik C C C B B B B
18 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah C B B B A A A
  19 Meningkatnya kualitas pembangunan desa Indeks pembangunan desa

 

 


  • Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
  1. Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019, yaitu: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

  • Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
  • Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
  • Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
  • Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
  • Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
  • Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
  • Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

Sasaran Kementerian Pariwisata 2015-2019:

  • Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
  • Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
  • Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
  • Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
  • Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);
  • Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
  • Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
  • Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
  • Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
  • Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
  • Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

 

  1. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 :

  1. a. Visi

 

“Terwujudnya Kalimantan Timur sebagai Daerah Tujuan Pariwisata yang Berdaya Saing.” .

  1. Misi

 

  • Mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur yang

berdaya saing;

  • Meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai

penopang perekonomian daerah;

 

  • Meningkatkan seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan

pemersatu bangsa;

 

4) Meningkatkan penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata yang

profesional dan akuntabel.

 

  1. c. Tujuan

 

  • Meningkatnya kepariwisataan Kalimantan Timur yang berdaya saing;
  • Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
  • Menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa;
  • Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Disbudpar;
  • Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran

 

  1. Sasaran

Berdasarkan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran-sasaran sebagai penjabaran dari tujuan dengan uraian sebagai berikut :

  • Tujuan meningkatnya kepariwisataan Kalimantan Timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
  1. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;
  2. Meningkatnya jumlah obyek wisata;
  3. Meningkatnya pemasaran pariwisata;
  • Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
  1. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
  2. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Obyek Wisata
  • Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
  1. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya dan iptek.
  2. Meningkatnya kelestarian seni budaya di Kalimantan Timur.
  • Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Disbudpar dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
  1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Disbudpar;
  2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Disbudpar; dan
  3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
  4. Meningkatnya kualitas perencanaan Disbudpar; dan
  5. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

 

Dari hasil penelaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur di atas, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. 1. Visi, misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan karakter dan potensi wilayah masing-masing.
  2. 2. Untuk mewujudkan visi dan misi, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis, yang didukung program kegiatan dengan straegi dan kebijakan yang mengarah kepada penataan destinasi dan mengembangkan kebudayaan, melakukan kemitraan, meningkatkan kualitas sumberdaya, melakukan promosi secara lokal;
  3. 3. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan dilakukan penyesuaian dan penyelarasan secara proporsional agar sasaran-sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dapat lebih sejalan dan selara

 

    • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju mindset pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km2 dan lautan seluas 10.568,85 km2 (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

 

 

  1. Pembangunan kawasan sentra industri

Dalam merealisasikan kebijakan tata ruang wilayah ini, pemerintah Kabupaten Berau akan memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri; membangun infrastruktur penunjang kawasan industri; menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri.

  1. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah akan meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya; serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

  1. Pengembangan kawasan pertanian

Sebagai peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,96 persen. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

  1. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan

Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah akan memanfaatkan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari; mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung; melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; mengembangkan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat guna meningkatkan produksi lokal; serta mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.

  1. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya

Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan pengelolaan dalam kawasan lindung; meningkatkan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.

  1. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki pesisir cukup panjang, maka arah kebijakan dalam pengelolaan tata ruang ini perlu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan strategi untuk menetapkan batas kawasan konservasi laut Kabupaten Berau; melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; mengembangkan budidaya perikanan; mengoptimalkan fungsi hutan mangrove; mengembangkan perikanan tangkap; serta mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.

  1. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan permukiman.

  1. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam pengelolaan tata ruang wilayah untuk pertahanan dan keamanan negara, pemerintah Kabupaten Berau akan mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dari dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan Kawasan Lindung dan/ atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; serta turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ TNI.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

  1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
  2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
  3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
    1. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/ obyek wisata alam, dan kawasan karst;
    2. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
    3. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
    4. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

Rencana Pola Ruang Kabupaten Berau

No Pola Ruang Luas (ha)
A Kawasan Lindung
1 Hutan Lindung 356.265,97
2 Kawasan Konservasi Pesisir 106,47
3 Kawasan Lindung Geologi (karst) 13.359,74
4 Mangrove 344,93
5 Sungai 10.124,86
6 Suaka Margalaut 35,87
7 Taman Wisata Alam Laut 21,26
Jumlah Kawasan Lindung 380.259,80
B Kawasan Budidaya
1 Hutan Produksi 423.911,77
2 Hutan Produksi Terbatas 587.115,41
3 Kawasan Pertanian 64.083,28
4 Perkebunan 403.510,48
5 Kawasan Budidaya Laut 6.360,71
6 Pemukiman Perkotaan 17.550,64
7 Pemukiman Perdesaan 56.019,70
8 Kawasan Industri 14.359,24
9 Kawasan Pertambangan 386.947,99
10 Kawasan Pariwisata 15.026,21
11 Zona Pariwisata Kepulauan 705,32
Jumlah Kawasan Budidaya 1.975.590,05
Luas Kabupaten Berau 2.355.850
Luas Kabupaten Berau + Perairan Laut 3.412.700

Sumber: Hasil RTRW Kabupaten Berau Tahun 2011-2031

Prioritas pembangunan di Kabupaten Berau diletakkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang agrobisnis dan pariwisata. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan khusus yang ada di Kabupaten Berau. Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau tahun 2012, pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata dilakukan dengan:

  • Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata
  • Pengembangan promosi pariwisata
  • Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah
  • Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata
  • Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata

Wisata yang dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Masing-masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya sebagai berikut:

  • Pengembangan Wisata Alam
  1. Pengembangan Wisata Bahari
  • Kecamatan Pulau Derawan;
  • Kecamatan Maratua;
  • Kecamatan Biduk-Biduk;
  • Kecamatan Batu Putih, dan
  • Kecamatan Talisayan.
  1. Pengembangan Wisata Sejarah
  • Kecamatan Gunung Tabur;
  • Kecamatan Sambaliung;
  • Kecamatan Tanjung Redeb; dan
  • Kecamatan Teluk Bayur
  1. Pengembangan Wisata Alam/ Ekowisata
  • Kecamatan Kelay; dan
  • Kecamatan Segah
  • Pengembangan Wisata Budaya
  1. Wisata Budaya Banua
  • Kecamatan Gunung Tabur; dan
  • Kecamatan Sambaliung.
  1. Wisata Budaya Dayak
  • Kecamatan Kelay; dan
  • Kecamatan Segah
  1. Wisata Budaya Bajau
  • Kecamatan Derawan; dan
  • Kecamatan Maratua.
  • Pengembangan Wisata Buatan/ Binaan Manusia
  1. Wisata buatan/ binaan Tangab, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur
  2. Wisata buatan/ binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur
  3. Wisata buatan/ binaan Air panas Biatan, di Kecamatan Biatan
  4. Wisata buatan/ binaan Makam Raja Alam, di Kecamatan Batu Putih; dan
  5. Wisata buatan/ binaan Arung jeram, di Kecamatan Kelay dan Segah.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut :

  1. Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan

Kawasan karst Sangkulirang-Mangkahaliat merupakan satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total area sekitar 170.000 ha dengan ketinggian sampai 1.100 meter. Total terdapat 240 goa dengan 30 goa berisikan peninggalan pra sejarah berupa lukisan dan peningalan purbakala lainnya, dimana lukisan tangan diperkirakan berumur 9.800 tahun.

Karst Sangkulirang-Mangkaliat menyimpan ekosistem unik dan langka. Karena itulah, pada tahun 1999, oleh para ahli karst internasional yang tergabung dalam IUCN (International Union for Conservation of Nature) menetapkan karst ini sebagai 10 besar kawasan karst langka.

Riset biologi yang dilakukan TNC dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2004 membuktikan tingkat biodiversity dan endemik yang tinggi dengan menemukan hampir 120 spesies burung, 38 spesies ikan, 38 species kelelawar, lusinan antropoda air, 147 species siput dan ratusan species antropoda gua.

Ketika menemukan lukisan goa saat melakukan cave tubbing (susur gua) di Kalimantan pada tahun 1988, Luc-Hendri Fage dan timnya telah menyingkap epik sejarah migrasi manusia di Asia Tenggara. Penemuan lukisan cap tangan, figur manusia dan binatang itu membuka mata dunia bahwa kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat menempati posisi penting dalam perjalanan sejarah migrasi manusia dari daratan Asia. Lukisan-lukisan prasejarah itu ditemukan di 35 tempat di tujuh pegunungan karst di Semenanjung Sangkulirang-Mangkalihat (Merabu, Batu Raya, Batu Gergaji, Batu Nyere, Batu Tutunambo, Batu Pengadan dan Batu Tabalar). 5.000 hingga 10.000 tahun yang lalu para pemburu dan peramu dari daratan Asia secara bergelombang mendatangi Kalimantan yang berlanjut ke wilayah Selatan, Timur, hingga Asia Pasifik. Mereka mengabadikan jejak-jejak kehidupannya dalam lukisan-lukisan goa. Lukisan-lukisan itu menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu.

Hingga kini Karst Sangkulirang-Mangkalihat masih menopang kehidupan di atasnya. Wilayahnya terbentang di antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur seluas 800.000 hektar. Di tempat yang sama, kini masyarakat Dayak Lebo mendiami wilayah ini secara turun temurun. Kendati belum diketahui kaitannya dengan para pendatang pertama yang menjejakkan kaki di Kalimantan, legenda Dayak Lebo menyebutkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan Asia. Kawasan ini menempati posisi penting secara kultural karena merupakan tempat kubur sakral. Di tempat tersebut terdapat Lungun ‘bertungku’, Lungun di puncak batu, Lungun di lantai ceruk, dan guci tempat penyimpanan abu atau tulang.

Penduduk sekitar Sangkulirang-Mangkalihat terdiri dari delapan desa local dan 3 desa. Jumlah 240 gua pada kawasan karst secara ekonomi merupakan penghasil sarang wallet, dan pada kawasan hutan sekitarnya merupakan pusat pengambilan Gaharu (eagle-wood), madu hutan dan sumberdaya hutan lainnya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat di kawasan Sangkulirang-Mangkalihat dan 90.000 ribu jiwa di aliran DAS-nya tergantung pada sumber air dari karst.

Karst ini merupakan bentang alam kompak dan tidak terpisahkan yang meliputi 13 Kecamatan dan 111 Desa. Tebing-tebingnya yang terjal menjadi sarang burung walet yang menghasilkan ribuan kilogram sarang walet setiap panen Harga di pasaran dunia mencapai ribuan dolar per kilogramnya. Bila pola pembagian keuntungan dikelola secara baik dan teknik pemanenan dilakukan secara lestari, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dari sarang burung ini bisa mencapai ratusan miliar per tahun yang merupakan sumber pendapatan yang besar dan berkelanjutan di luar sektor batubara dan migas bagi daerah dan masyarakat.
Kawasan tersebut merupakan hulu dari 5 sungai utama di Berau dan Kutai Timur, yaitu Sungai Tabalar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karangan, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat. Mangkalihat mempunyai curah hujan terendah di Kalimantan Timur dan Sangkulirang kedua terendah setelah Mangkalihat. Kelembaban Hutan Karst juga merupakan barier yang efektif bagi kebakaran hutan.

Secara langsung maupun tidak langsung karst menopang lebih dari 100 ribu jiwa yang tinggal di 111 kampung yang tersebar di 13 kecamatan dan 2 kabupaten. Kawasan Karst di Kabupaten Berau terbentang dari hulu yaitu Kecamatan Kelay, Biatan, Talisayan, Batu putih dan Kecamatan Biduk-biduk. Meliputi Gunung Kulat yang berada diperbatasan antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Gunung Nyapa, Gunung Tondoyan, Gunung Marang, Gunung Gergaji, Gunung Beriun, Gunung Tutanumbo sampai ke Gunung Sekerat dan gunung-gunung batu kecil lainnya. Sedangkan di Kabupaten Kutai Timur, kawasan karst ini terbentang dari kawasan hulu yaitu Kecamatan Kombeng, Bengalon, Karangan, Kaubun, Sandaran, Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang.

Tim peneliti dari The Nature Conservancy (TNC) dan mitra telah berhasil mengidentifikasi 120 jenis burung, 200 jenis serangga dan antropoda dengan 1 jenis kecoa raksasa, 400 jenis flora dan 50 jenis ikan. Termasuk diantaranya juga beberapa jenis baru yaitu ikan Nemacheilus marang dan kalacemeti Sarax sangkulirangensis sp. nov., dan Sarax mardua sp. nov. Pada tahun 2008, 2009 dan 2011 tim yang melakukan penelitian di Gunung Beriun, berhasil mengindentifikasikan kawasan itu sebagai habitat utama orang utan.

Sayangnya, pengelolaan ekosistem yang bersifat ekstraktif dan konversi bentang alam untuk perkebunan sawit, pertambangan batubara dan semen, pemukiman dan infrastrukturnya turut menyumbang kerusakan karst. Perambahan lahan dan pembalakan liar turut meningkatkan degradasi lahan dan hutan. Tanpa pengelolaan yang baik, maka risiko kekurangan air dan kehilangan nilai sosial, budaya, ekonomi dan ekologi akan menimpa wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)/ Kementerian Kehutanan, Pemkab Berau dan Kutai Timur telah proaktif membahas dan merencanakan pengelolaan kawasan karst ini untuk menemukenali kawasan-kawasan yang akan diprioritaskan untuk dikelola dan dilindungi. Pada April 2012 tersusun Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Rencana aksi ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 67 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Karst Sangkulirang Berau Kutai Timur. Peraturan Gubernur tersebut mengatur pola ruang secara indikatif Bentang Alam Karst yang diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 17 tahun 2012. Statusnya disebut sebagai kawasan lindung geologi. Sebagian lagi yang tidak memenuhi kriteria permen tersebut akan dicadangkan untuk peruntukan lain. Peraturan gubernur ini akan memberikan kepastian perlindungan terhadap kawasan bentang alam karst ini.

Keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan karst, wajib memerhatikan aspek lingkungan. Hal ini menjadi wajar, mengingat sumber daya alam (lingkungan karst) merupakan daya tarik utama dalam pariwisata karst. Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap wisata karst harus dilandasi prinsip-prinsip konservasi dalam pengembangan dan pengelolaannya, agar pembangunan pariwisata karst sifatnya berkelanjutan. Selanjutnya pada kasus pembangunan pariwisata karst terdapat dua faktor yang menentukan eksistensinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan ancaman atau gangguan yang berasal dari luar kegiatan wisata karst. Sedangkan faktor internal merupakan gangguan yang berasal dari dalam kegiatan wisata karst, termasuk dalam pengelolaannya.

  1. Tenurial dan Zonasi Kawasan

Isu tenurial terkait dengan batas-batas pengelolaan yang belum jelas antara satu dengan yang lain. Isu ini terkait dengan masih belum jelas wilayah-wilayah pengelolaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain misalnya antara konsesi HPH, HTI, Tambang dan Sawit. Selain itu terkait juga dengan isu-isu pengelolaan oleh masyarakat. Masih adanya tumpeng tindih pengelolaan kawasan pertambangan dengan bidang bidang lain seperti kehutanan, pertanian bahkan dengan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar wilayah tambang.

Beberapa isu penting terkait tenurial dan zonasi kawasan adalah sebagai berikut:

  • Isu pelibatan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat melalui proses yang partisipatif.
  • Alih fungsi lahan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kapasitas masyarakat.
  • Adanya pengelolaan yang berbasis pada produk unggulan lokal, misalnya pengembangan karet rakyat yang memang sudah dilakukan sejak dulu kala dibandingkan memperkenalkan produk usaha pertanian baru seperti palm oil.
  • Perlunya penyadaran ke masyarakat mengenai proses pengelolaan yang kolaboratif dan saling bekerjasama secara adil.
  1. Kontribusi pada Perubahan Iklim

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang beriklim tropis, Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah yang memiliki daerah hutan yang luasnya mencapai 1.587.111,23 hektar. Dari luasan hutan tersebut, hutan lindung di Kabupaten Berau mencapai 339.391,45 hektar yang memiliki peran penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan menjadi garda terdepan dalam upaya internasional dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Selain itu, terdapat juga hutan produksi seluas 616.210,93 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 631.491,85 hektar sebagai sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perekonomian maupun untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tutupan hutan yang tinggi menyebabkan ancaman yang tinggi pula pada kawasan tersebut. Lebih dari 75% wilayah Berau dengan luas 2,2 juta hektar merupakan kawasan hutan, tetapi hanya 17% yang secara resmi merupakan hutan lindung. Sisa lahan yang ada semua sudah dibebani hak yang diperuntukkan untuk hutan produksi yang luasnya kurang lebih 1,3 juta hektar sebagai penghasil kayu komersil dan HTI serta penggunaan lainnya di luar sektor kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, dan permukiman. Awalnya lebih dari 75 persen dari semua emisi karbon diperkirakan lebih banyak bersumber dari degradasi hutan daripada deforestasi. Akan tetapi dengan adanya aktivitas penggunaan lahan yang meningkat maka hal ini berubah total, laju deforestasi mulai berpengaruh besar terhadap emisi karbon. Pembukaan hutan di seluruh Kalimantan Timur juga berpengaruh terhadap kondisi ini, apalagi pembukaan hutan mulai beralih dan berpusat di Berau. Para investor di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan mulai melirik potensi tutupan lahan di Kabupaten Berau, sehingga mengancam hutan yang masih baik.

Menurut World bank (2010) deforestasi dan degradasi hutan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengemisis CO2 yaitu sebesar 18 persen. Sebagian besar dari jumlah tersebut atau sekitar 75 persennya berasal dari negara berkembang. Berau yang memiliki luas hutan tropis ynag besar ikut memiliki masalah dalam hal deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai bentuk peran positif untuk mengurangi emisi tersebut, Indonesia khususnya Berau mengusung konsep REDD, yang kemudian berkembang menjadi REDD+. REED (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indoneisa dikenal sebagai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sebagai salah satu kabupaten yang mengembangkan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada skala kabupaten di Indonesia, Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah pembelajaran penting pengembangan program REDD terutama pada tahap readiness phase. Pemerintah Kabupaten Berau telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik. Upaya ini kemudian banyak dibahas dalam satu Kelompok Kerja (POKJA) REDD yang dibentuk pada pertengahan tahun 2008. Terobosan dilakukan dengan visi penerapan strategi pembangunan rendah emisi dalam skala kabupaten.

Kasus deforestasi dan degradasi di Berau yang ternyata dilakukan oleh beberapa pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Sekitar 4.000 hektar lahan telah dibuka untuk areal perkebunan sawit tetapi sampai sekarang lokasi tersebut belum dilakukan penanaman kepala sawit. Hal inilah mengapa masyarakat di kawasan Hulu Segah lebih berhati-hati lagi ketika ada investor yang masuk ke wilayah administratif mereka. Inisiatif pengelolaan bersama masyarakat juga menjadi salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam program REDD+ agar masyarakat juga mendapatkan manfaat secara langsung adanya program ini.

Ada lima target dalam konsep REDD+ yang harus dicapai Kabupaten Berau yaitu:

  1. Pengurangan emisi melalui pengurangan deforestasi
  2. Pengurangan emisi melalui pengurangan degradasi hutan
  3. Peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan konservasi yang baik
  4. Peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan produksi yang lestari
  5. Peningkatan penyerapan karbon melalui restorasi hutan

Untuk pencapaian lima target tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang tepat, termasuk dalam hal kesiapan data dan informasi pada masing-masing wilayah tentang kesiapan dan kendala implementasi REDD+. Pada dasarnya kesiapan daerah Berau dalam pembagian peran dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung implementasi REDD+ sudah berjalan dengan dibentuknya Kelompok Kerja dan Dewan Pengarah PKHB sebagai upaya meningkatkan koordinasi lintas sector untuk mengembangkan REDD di tingkat Kabupaten. Namun yang masih menjadi kendala ialah koordinasi lintas ektor yang belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Disamping itu aspek insentif dan disinsentif yang masih menjadi masalah. Belum maksimalnya pemahaman-pemahaman tentang bentuk insentif dan disinsentif bukan disebabkan oleh rendahnya perhatian pada aspek ini. Satu-satunya alasan adalah karena secara nasioal, aspek insentif dan disinsentif REDD+ ini masih dalam proses perumusan, atau bisa dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk dan mekanisme yang paling ideal. Secara umum para pihak di kabupaten menjadi sangat berhati-hati dalam menginisiasikan suatu terobosan dalam upaya pemacuan implementasi REDD+ di daerahnya. Para pengambil keputusan secara psikis mengalami sindrom “menunggu petunjuk/ pedoman pemerintah pusat”. Kekhawatiran terjebak pada kasus hukum akibat pembuatan kebijakan yang dianggap salah melatarbelakangi lahirnya sindrom ini.

  1. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (Green Governance)

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Hijau pembangunan berkelanjutan/ sustainable development adalah proses pembangunan yang mencakup tidak hanya wilayah (lahan, kota) tetapi juga semua unsur, bisnis, masyarakat dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutunan sekarang, tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan (menurut Brundtland Report, PBB, 1987). Konsep pembangunan ini dibangun oleh tiga pilar utama pembangunan yakni pliar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dilakukan secara berimbang dan saling memperkuat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, namun lebih luas daripada itu yakni mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

UNEP/ United Nation Environment Programme (2008) mencetuskan gagasan mengenai “Green Economy” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “Green Economy” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi “Green Economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“green investment/ investasi hijau”), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta dan pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/ sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption).

Dalam pengembangan ekonomi hijau perubahan paradigma dan perilaku sangat penting untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun pola hidup masyarakat modern saat ini telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.

Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku

Selain mempunyai arti penting bagi Kab Berau, pengembangan ekonomi hijau juga merupakan tindakan untuk mendukung deklarasi Kaltim Green sebagai cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan. Oleh karena itu, maka dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

  1. Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari

Pengelolaan kawasan hutan dan lahan secara lestari menjadi isu strategis yang banyak dibahas dalam kegiatan pelingkupan. Berdasarkan status kawasan hutan maka Berau memiliki kawasan hutan seluas 1,742 juta ha, berdasarkan analisis tutupan lahan maka Berau memiliki 1,191 juta Ha kawasan hutan primer, 551 ribu Ha kawasan hutan sekunder.

Berdasarkan Rencana rencana tata ruang maka kawasan hutan di Berau adalah terdiri atas Kawasan Budidaya Kehutanan dan Kawasan Lindung yang diantaranya adalah Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Data dari SK 718 Kemenhut menunjukkan luasan peruntukan kawasan sebagai berikut :

APL  589,315.74
HL 360,975.53
HP  533,539.84
HPK  33,914.68
HPT  668,604.32

 

 

 

 

 

 

Hutan Lindung Sungai Lesan berada pada ketinggian 40 hingga 430 m dari permukaan laut merupakan salah satu perwakilan hutan dataran rendah di Kabupaten Berau yang kondisinya cukup baik. 85% arealnya merupakan hutan bekas tebangan dalam kondisi sehat yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae serta menjadi habitat penting bagi orangutan (Ponggo Pygmaeus), Bangau Strom (Ciconia Stormi), Bekantan (Nasalis Larvatus), Monyet Ekor Panjang (Macaca facicularis), Kangkareng Hitam (Anthrococerus malayanus), Burung Rangkong (Aceros cassidix).

Hutan Lindung Sungai Lesan menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya, yaitu sumber protein hewani dan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu. Sebagai hutan lindung, HLSL juga memiliki fungsi hidro-orologis penting bagi kawasan di sekitarnya, kawasan ini merupakan daerah tangkapan air (DTA) Sungai Pesan dan Sungai Leja yang bermuara di Sungai Lesan. Kawasan Hutan Sungai Lesan yang terletak di DAS Kelay merupakan daerah tangkapan air dan pengendali banjir bagi wilayah bawahannya termasuk Kota Tanjung Redeb yang menjadi jantung perekonomian serta ibukota pemerintahan di Kabupaten Berau.

  1. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah menjadi isu penting dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Berau. Beberapa sektor utama di Berau merupakan bagian yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan limbah. Contohnya pada sektor pertambangan. Pertambangan memerlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaan limbah, pengelolaan limbah yang tidak baik misalnya akan memengaruhi hajat hidup masyarakat luas mengingat limbah pertambangan mengandung kandungan racun dan kandungan logam yang berbahaya bagi manusia. Beberapa indikasi pengelolaan limbah yang kurang tepat juga menjadi hal penting yang harus digali, supaya tidak terjadi pencemaran. Analisis dan perbandingan dari lokasi lain seperti Kalsel dan Kalteng menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang tidak baik akan mencemari sungai. Selain itu, pada limbah dari sektor perkebunan kelapa sawit juga perlu perhatian. Limbah sawit mengandung banyak kandungan organik yang dapat memicu blooming algae. Selain limbah pengolahan juga limbah pemupukan sawit. Oleh karena itu pengelolaan limbah perlu perhatian kusus.

  1. Pengelolaan Kawasan Pertambangan

Berau masih menggantungkan sumber PAD dari sektor pertambangan, analisis PDRB Berau menunjukkan bahwa PDRB dari sektor pertambangan mencapai diatas 50 %. Kawasan pertambangan di kabupaten Berau masih belum dikelola dengan baik. Bisa dikatakan bahwa pengelolaan kawasan misalnya dengan penerapan tambang yang ramah lingkungan belum dilakukan. Saat ini banyak ditemukan lubang-lubang tambang yang terbuka dan tidak ditutup dengan baik pasca satu kegiatan pertambangan.

Aspek ekonomi misalnya belum dilakukan dengan menerapkan strategi yang utuh dimana pengembangan pertambangan belum dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat masih sedikit yang terlibat di sektor tambang dan pada posisi-posisi buruh.

Aspek sosial masih ditemui adanya konflik antara pertambangan dengan masyarakat. Masyarakat masih mengeluhkan program-program CSR yang belum tepat serta program perekrutan pegawai yang belum memprioritaskan masyarakat sekitar kawasan tambang.

Beberapa indikasi pengelolaan limbah yang kurang tepat juga menjadi hal penting yang harus digali, supaya tidak terjadi pencemaran.

  1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Badan Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional AS (NASA) menyatakan bahwa pemanasan global berimbas pada semakin ekstrimnya perubahan cuaca dan iklim bumi. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat dipradugakan sebelumnya, sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis baru, yang akan membawa musim kemarau di wilayah Indonesia Timur menjadi lebih panjang.

Dalam dua dekade terakhir, perubahan iklim menjadi isu besar. Dalam konteks Indonesia, Perubahan Iklim berpotensi untuk menimbulkan bencana “Hydrometrology” yang meliputi: banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, abrasi dan cuaca ekstrim. Untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan, kajian yang paling lengkap mengenai luas lahan yang terbakar pada peristiwa El Nino 1997/1998 memperkirakan total lahan yang terbakar sekitar 9,75 juta hectare (Bappenas-ADB, 1999).

Setiap tahun, Indonesia menghadapi persoalan serius pada musim kemarau yakni, bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini berkontribusi dalam pencemaran kabut asap yang menyumbang emisi untuk pemanasan global. Pada bencana kebakaran tahun ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), William Rampangilei mengatakan dampak ekonomi akibat kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2015 lebih dari 20 triliun. Ini belum termasuk kerugian ini belum termasuk kerugian dari sisi pengeluaran atau dampak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati dan perhitungan emisi gas rumah kaca.

Karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana telah mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat dengan membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim dan BP REDD pada tahun 2012 yang kemudian dilebur kedalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Dirjen Perubahan Iklim. Pemerintah pun sudah berupaya melakukan integrasi pengurangan risiko bencana dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Tetapi sejauh ini, upaya dengan hasil yang signifikan belum terlihat. Penanggulangan bencana di daerah terbentur masalah klasik terutama minimnya anggaran, kurangnya koordinasi antara lembaga, kurangnya kapasitas, tidak adanya sistem pangkalan data, serta hal teknis manajerial lainnya.

Kecenderungan serupa juga terjadi di Kalimantan Timur, terutamanya Kabupaten Berau. Kebijakan pembangunan daerah kurang memerhatikan aspek pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya terkait ancaman dan kerentanan yang menimbulkan bencana kebakaran hutan, serta belum terkordinasinya upaya untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan risiko bencana. Data Bulan Agustus 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, dalam waktu kurang 2 bulan sudah terjadi 26 kali kebakaran. Tiga di antaranya menghanguskan pemukiman warga. Berbeda dengan kebakaran di pemukiman yang relatif lebih mudah dipadamkan, kebakaran hutan masih sulit ditangani. Kebakaran hutan umumnya terjadi secara sporadis, terutama saat musim kemarau. Semak belukar yang mengering seolah menjadi bahan bakar, ditambah angin kencang membuat kobaran api semakin meluas.

  1. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan agro-industri merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mengingat pengembangan sektor ini akan meningkatkan potensi ekonomi lokal serta memunculkan daya saing daerah. Dalam lingkup Kabupaten Berau sendiri, rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan industri dapat menjadi pemicu untuk menggabungkan sektor tersebut menjadi salah satu potensi daerah untuk menciptakan produk unggulan Kabupaten Berau.

Transformasi agro-industri ini cukup penting mengingat sumber daya alam merupakan sumber daya tak terbaharui sehingga pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan penting untuk mengantisipasi perekonomian di masa depan. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan industrialisasi sektor pertanian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Agro-industri juga memiliki kelebihan lain karena pengembangannya akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan kelembagaan sosial yang secara otomatis menjadi daya tarik bagi investor-investor.

Jika dilihat pada sub sektor pertanian, potensi pada setiap sub sektor memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan yang digunakan dalam agro-industri adalah dengan mengembangkan pusat-pusat sub sektor pertanian dan dikoneksikan dengan manufakturnya sehingga terjadi interkoneksi, interpendensi, dan interelasi pada kawasan industri.

  1. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Untuk mewujudkan Good Governance sudah merupakan hal mutlak bagi pemerintah daerah untuk mencanangkan pemberantasan dan pencegahan korupsi pada seluruh elemen pemerintahan. Komitmen seluruh stakeholder pembangunan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum akan menjadikan suasana kinerja menjadi lebih baik dan nyaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itulah diperlukan transparansi anggaran baik mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi hasil pembangunan daerah. Terkait pengelolaan sumber daya alam, pada tahun 2014 KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi atas pertambangan mineral dan batubara yang berlokasi di 12 provinsi yakni Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut melibatkan instansi pemerintah pusat yang terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain dicabutnya izin-izin yang tidak memenuhi ketentuan, dibayarkannya kewajiban keuangan yang selama ini diabaikan oleh pelaku usaha, penegakan aturan, dan pengawasan yang diperketat dengan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya di 2015, gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam ini diperluas ke Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi serta Sektor Kelautan di 34 Provinsi.

Provinsi Kaltim telah menyusun rencana aksi penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya minyak dan gas alam di wilayahnya. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang menggagas penetapan moratorium pertambangan di Indonesia, Kaltim dinilai sebagai pelopor gerakan penyelamatan sumber daya alam (SDA) di daerah. Tindakan tersebut sejalan dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) rencana aksi bersama gerakan nasional penyelamatan SDA di Indonesia antara KPK dengan semua Departemen Kementerian yang meliputi sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Ada delapan hal yang menjadi sasaran dari gagasan tersebut yaitu:

  • Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basis data, perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
  • Mendorong perbaikan tata kelola di sektor SDA
  • Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya
  • Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan terkait
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA
  • Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan SDA
  • Mendorong perlindungan dan pemulihan kekayaan alam
  • Mendorong pembangunan sistem pengendalian anti korupsi.

Kabupaten Berau yang telah menandatangani MoU Gerakan Nasional Penyelamatan SDA tersebut diharapkan pencegahan tindakan korupsi di sektor pengelolaan SDA semakin berkurang, sehingga kekayaan alam yang masih ada di Negara ini dapat terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan pemanfaatannya

 

 

  1. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dukungan Kabupaten Berau terhadap program swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam berpartisipasi mewujudkan keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional. Perlu digaris bawahi bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang cukup rendah menyebabkan ketahanan pangan yang berkelanjutan akanmenjadi jalan yang terjal untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus merumuskan solusi khusus mengenai hal tersebut dimana salah satunya adalah dengan pengembangan agro-industri pada subsektor pertanian tanaman pangan.

  1. Penerapan SDG’s

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs, permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deplation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Pasca 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030 yaitu:

  • Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang
  • Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
  • Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia
  • Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak.
  • Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak
  • Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua
  • Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua
  • Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak.
  • Membangun insfrastruktur yang memiliki reliansi, dan mendukung industralisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi
  • Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara
  • Menbentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan.
  • Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi
  • Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
  • Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan
  • Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati.
  • Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level.
  • Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
  1. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional

Khusus untuk bidang kepariwisataan, Kabupaten Berau mempunyai banyak obyek wisata yang berpotensi besar dalam pengembangannya karena memiliki nilai jual skala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, fokus pengembangan pembangunan daerah berbasis kepariwisataan akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian wilayah baik kepariwisataan itu sendiri maupun sektor lain yang berkaitan.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi baik pariwisata yang berfokus pada sumber daya alam yang telah ada maupun pariwisata buatan. Meskipun bukan leading sector dalam pembentukan perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional, sektor pariwisata juga merupakan stimulus bagi berkembangnya sektor-sektor lain seperti jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pemasaran, sosial budaya, lingkungan dan sebagainya.

Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor lain, kegiatan kepariwisataan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan pula dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bisnis, hingga pemerintahan. Kegiatan yang memiliki nilai lebih di Provinsi Kalimantan Timur tersebut belum tergali sepenuhnya karena pengolahan dan pengembangan potensi sumber daya kepariwisataan yang belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, pengembangan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas perekonomian sebagai pengganti sektor pertambangan dan penggalian yang semakin lama semakin menurun sumber dayanya.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Berau harus menguntungkan dari segi ekonomi dalam hal meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan pariwisata seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh masyarakat Kabupaten Berau. Pemerintah berfungsi sebagai penyedia (enabler) bagi masyarakat dan fasilitator bagi pengusaha, yang mengarahkan pembangunan pariwisata agar kegiatan ekonomi dan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perencanaan kepariwisataan harus mendukung dan saling menunjang bagi kemajuan wilayah Kabupaten Berau secara keseluruhan baik sebagai alat dalam pengembangan wilayah, penggerak kegiatan perekonomian wilayah, maupun contributor terhadap pemecahan permasalahan kewilayahan, termasuk ketimpangan perkembangan wilayah

Untuk saat ini, Kabupaten Berau memiliki gugusan Pulau Derawan dan Maratua yang menjadi andalan pariwisata dimana kunjungan wisatawan cukup tinggi di wilayah tersebut. Namun jika dilihat dari potensinya, peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata baik di gugusan Pulau Derawan dan Maratua maupun tempat lain seharusnya dapat lebih dioptimalkan sehingga menjadi suatu resort pariwisata bukan saja level internasional, tetapi memiliki nilai lebih berupa prestise.

  1. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Kabupaten Berau memiliki kelebihan dibanding wilayah lain dimana terdapat kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang berada di Pulau Maratua yakni Bandar udara HANKAM. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluar di Kalimantan Timur, penguatan pertahanan dan keamanan nasional sebagai penjaga kedaulatan NKRI menjadi harga mati bagi pembangunan nasional. Setiap personil TNI yang berada di bandar udara HANKAM ini akan menjaga wilayah terluar/ perbatasan di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur, utamanya nasional melalui penjagaan wilayah udara.

  • Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Berau ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Berau sebagai berikut:

  1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
  2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
  3. Meningkatkan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata;
  4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi budaya dan pariwisata;
  5. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
  6. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan SDM Pariwisata;
  7. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan;
  8. Fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah.

 

 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

 

    • Visi dan Misi

 

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam arti misi membantu secara lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi dan misi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik PD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, pelayanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Mengacu pada pemahaman tersebut di atas dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Berau MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTANdengan memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan dan potensi kebudayaan dan kepariwisataan beserta aspek-aspek pendukungnya, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau, maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BERAU SEBAGAI DESTINASI WISATA YANG TERKEMUKA DI DUNIA

 

 

 

Dengan visi tersebut maka seluruh stakeholder kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Berau mulai dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perangkat desa, pelaku pariwisata, lembaga swadaya, kelompok dan lembaga budaya, pengrajin, dan pelaku lainnya, diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan serta berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mengerahkan dan mengembangkan semua potensi kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup yang pada akhirnya Kabupaten Berau akan menjadi destinasi wisata yang terkemuka di dunia.

Dalam  pelaksanaan  pembangunan  kebudayaan,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau berperan dalam membantu Bupati menyelenggarakan fungsi  perumusan  kebijakan  teknis di bidang kebudayaan. Disamping itu, peran penting yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah meningkatkan   pemahaman   masyarakat terhadap keragaman   budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Sementara itu dalam pembangunan  kepariwisataan,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   Kabupaten Berau berperan penting   dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan gambaran dan upaya secara lebih detail yang diaplikasikan dalam bentuk penyusunan misi. Misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Berau saat ini adalah sebagai berikut:

MISI 1:

Meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas destinasi pariwisata diwujudkan dengan menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan daerah. Hal-hal yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Selain itu penciptaan lapangan kerja dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, pengembangan usaha, serta perbaikan infrastruktur penunjang destinasi pariwiata juga perlu dilakukan untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

MISI 2 :

Menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah.

Upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah bertujuan untuk mendorong penguatan struktur industri pariwisata. Selain itu, upaya peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan harus dilakukan untuk dapat meningkatkan minat para wisatawan sehingga pariwisata kabupaten Berau dapat mendunia.

MISI 3 :

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan  bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pemasaran bidang pariwisata adalah menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata Kabupaten Berau serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

MISI 4:

Meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Dalam rangka mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM bidang pariwisata yang unggul diperlukan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata. Profesionalisme pelayanan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga indeks kepuasan masyarakat bidang pariwisata dapat membaik.

 

  • Tujuan dan Sasaran

 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Berau, maka tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Berau yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan ekonomi daerah sektor pariwisata

Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wi­sata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau. Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, dengan indikator:
  • Jumlah kunjungan wisatawan (orang).
  • Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan (hari).
  • Rata-rata Pengeluaran wisatawan perhari (Rp).

 


Tabel 4.1

Target Sasaran Disbudpar Untuk Lima Tahun Kedepan Kabupaten Berau

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran (satuan) Kondisi awal (2015) TARGET TAHUNAN Target Akhir (2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Misi I : Meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
Misi II : Menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah
Misi III : Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan  bertanggung jawab
Misi IV : Meningkatkan profesionalisme pelayanan
1

 

 

 

 

Meningkatkan ekonomi daerah sektor pariwisata
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 105.535 110.160 121.177 133.295 146.625 161.289 177.418
Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan (hari) 3 ** 3 3 4 4 5 5
Rata-rata Pengeluaran wisatawan perhari (Rp) 4.525.000

 

  • Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau merumuskan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

  1. Strategi 1: Peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan pariwisata

Perkembangan industri pariwisata Berau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi regional yang berdampak pada penerimaan PAD. Pemerintah Daerah Berau, khusunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai fasilitator mempunyai fungsi yang strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata melalui perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga pariwisata daerah mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis.

Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan wisata andalan yang terkemuka di Dunia, diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya introspeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya. Potensi wisata Berau yang sudah mendunia baru dari  wisata bahari. Banyak potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan di Berau, contohnya seperti Karst Sangkulirang-Mangkalihat dan potensi wisata lainnya yang unik dan khas. Untuk mengembangkan potensi pariwisata yang mendunia, Kabupaten Berau melakukan perencanaan pariwisata yang berkualitas dan profesional sesuai dengan standar Internasional.

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Berau dapat dilakukan dengan strategi “Peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan pariwisata”. Strategi ini dapat dilakukan melalui tiga hal utama yang dijabarkan, yaitu:

  1. Pengembangan potensi dan Rehabilitasi kawasan destinasi wisata;
  2. Peningkatan sarana prasarana pendukung
  3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
  4. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis.
  5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata.
  6. Pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan.
  7. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
  8. Pelestarian dan pengembangan Potensi Seni Budaya dan Purbakala;
  9. Pelestarian situs dan benda peninggalan sejarah.
  10. Fasilitasi sarana dan kegiatan kesenian dan budaya masyarakat.
  11. Pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.
  12. Pembangunan sentra-sentra budaya.
  13. Peningkatan pemasaran pariwisata yang intensif, inovatif dan interaktif;
  14. Pengembangan kualitas data-informasi dan promosi wisata yang inovatif dan informatif.
  15. Pemanfaatan media pemasaran secara efektif dan efisien.
  16. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.
  17. Pengembangan paket-paket wisata minat khusus.
  18. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata.

 

 

  1. Strategi 2: Peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata.

Arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kabupaten Berau dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang senantiasa menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta dengan orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memperkaya dan mempercantik sumber daya alam.

Pengembangan sektor pariwisata di Berau tidak lepas dari tiga hal utama yaitu:

  • Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
  • Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi objek-objek pariwisata dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
  • Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian objek wisata baru

Pengembangan sektor wisata tersebut dapat direalisasikan dengan lebih baik jika ditunjang dengan subyek pembangunan yang kredibel yakni pemerintah Kabupaten Berau khususnya instansi terkait. Tatanan kelembagaan dan struktur serta profesionalisme dan kapabilitas setiap aparatur menjadi poin penting dalam pencapaian target pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata daerah, perlu adanya reformasi birokrasi sehingga akan terwujud good government dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Berau.

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Berau dapat dilakukan dengan strategi “Peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata”. Strategi ini dapat dilakukan melalui dua hal utama, yaitu:

  1. Peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata;
  2. Pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
  3. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Akademisi/ Pemangku Kepentingan.
  4. Sertifikasi dan pelatihan para pelaku usaha jasa pariwisata.
  5. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pariwisata.
  6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
  7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM

 

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TERWUJUDNYA KABUPATEN BERAU SEBAGAI DESTINASI
WISATA YANG TERKEMUKA DI DUNIA
No. Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Meningkatkan ekonomi daerah di  sektor pariwisata Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan pariwisata Pengembangan potensi dan Rehabilitasi kawasan destinasi wisata
1 Peningkatan sarana prasarana pendukung  wisata
2 pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
3 Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis
4 Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata
5 pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
6 Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini
2. Menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah Pelestarian dan pengembangan Potensi Seni Budaya dan Purbakala
1 Pelestarian situs dan benda peninggalan sejarah
2 Fasilitasi sarana dan kegiatan kesenian dan budaya masyarakat
3 Pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat
4 Pembangunan sentra-sentra budaya
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan  bertanggung jawab Peningkatan pemasaran pariwisata yang  intensif, inovatif dan interaktif
1 Pengembangan kualitas data-informasi  dan promosi wisata yang inovatif dan informatif
2 Pemanfaatan media pemasaran secara efektif dan efisien.
3 Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
4 Pengembangan paket-paket wisata minat khusus
5 Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan Peningjkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata Peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata
1 Pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
2 Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Akademisi/Pemangku Kepentingan
3 Sertifikasi dan pelatihan para pelaku usaha jasa pariwisata
Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pariwisata
1 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM

 

 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

 

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait.

  • Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
  1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas di kawasan destinasi wisata untuk menarik minat wisatawan, melalui kegiatan:

  1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  2. Pengembangan daerah tujuan wisata
  3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
  5. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
  6. Pengembangan Data Potensi Objek Wisata
  • Pencapaian misi kedua dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
  1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui penyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah :

  1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
  2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
  3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui kegiatan :

  1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
  2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
  3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
  4. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
  5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di level Provinsi dan Nasional, melalui kegiatan :

  1. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
  • Pencapaian misi ketiga dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
  1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasar sehingga promosi wisata lebih optimal dan meningkatkan jumlah wisatawan, melalui kegiatan:

  1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
  2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
  4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
  5. Kepulauan Derawan Festival
  6. Music Festival
  7. Traditional Food Festival
  8. Film Pariwisata
  9. Berau Tourism Expo
  10. Art and Culture Festival

 

  • Pencapaian misi keempat dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
  1. Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk menguatkan kerjasama di bidang pariwisata, melalui kegiatan:

  1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
  2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
  3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
  4. Pelatihan Pembuatan Cinderamata
  5. Pelatihan satgas pengaman pantai
  6. Pelatihan Pramuwisata
  7. Pelatihan dan Pembinaan Desa Wisata
  8. Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata
  9. Pelatihan Diving
  10. Pelatihan Motoris
  11. Pelatihan Kuliner
  12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
  13. Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Berau
  14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  15. Konsolidasi lingkup kebudayaan dan pariwisata
  16. Fasilitasi kemitraan bidang pariwisata
  17. Kerjasama Kajian Obyek Wisata
  18. Identifikasi dan Kajian Ilmiah tentang Kebudayaan dalam rangka pembangunan destinasi

Gambaran secara lebih detail terkait dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1 (halaman lampiran).

Program-program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mendukung program-program sektor lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata akan mempunyai multiplier effects yang menguntungkan semua sektor pembangunan. Pengelolaan kebudayaan dan pariwisata yang baik akan menjadi lahan subur bagi penciptaan lapangan kerja baru dalam bidang usaha transportasi, penginapan, penyediaan makanan, dan jasa lain; sasaran suplai produk pertanian, peternakan, kelautan, dan kerajinan; persahabatan dan pergaulan antar daerah dan antar negara.

 

 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra SKPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja SKPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, untuk periode Tahun 2016-2021 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja SKPD baik diukur dalam skala tahunan maupun dalam skala pada akhir tahun kelima. Secara umum gambaran terkait dengan penetapan indikator kinerja pembangunan kebudayaan dan pariwisata Tahun 2016-2021 diukur melalui indikator jumlah kunjungan wisatawan dan Rata-rata lama tinggal wisatawan.

Informasi secara detail tentang indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

 

No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir Periode
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 100,145 110,160 121,177 133,295 146,625 161,289 177,418 177,418
2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 3 3 3 3 4 4 5 5

 

 

 

BAB VII. PENUTUP

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau 2016-2021 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2021, dengan mengadopsi permasalahan-permasalahan pembangunan  kebudayaan dan pariwisata terkini di Kabupaten Berau,  serta upaya-upaya dan  langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan perumusan kegiatan.

Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum, penetapan prioritas program kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata mulai Tahun 2016 adalah meliputi pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan pemasaran pariwisata, dan yang terakhir program-program yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kantor dan fungsi pengelolaan pariwisata dan budaya lainnya.

Sebagai kata akhir, keberhasilan pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Berau nantinya bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya.

Selain itu, kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Berau juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya  memajukan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Berau.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Berau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Post a comment

Book your tickets