Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR   13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS  DAERAH KABUPATEN  BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang :   

  1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
    Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan urusan
    pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dibentuk susunan organisasi
    Dinas Daerah Kabupaten Berau;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 )
    tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
    Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 )
    Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3041)  sebagaimana telah diubah dengan
    Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
    Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
    Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
    Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
    dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
    Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
    Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
    Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
    Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH  KABUPATEN BERAU

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut  DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur staf;
  6. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;
  7. Dinas adalah Dinas  Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana otonomi daerah
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas , terdiri dari:

  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum;
  4. Dinas Perumahan dan Tata Ruang;
  5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  8. Dinas Sosial;
  9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  11. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
  13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  15. Dinas Perkebunan;
  16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  17. Dinas Kehutanan;
  18. Dinas Pertambangan dan Energi;

(2) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendidikan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
  4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  5. Pelaksanaan UPTD;
  6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan  sebagaimana dimaksud pada  pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Pendidikan Dasar, membawahi:
1)    Seksi  Kurikulum TK, SD dan SMP;
2)    Seksi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SMP;
3)    Seksi  Kesiswaan TK, SD dan  SMP;
d.    Bidang  Pendidikan Menengah, membawahi:
1)    Seksi  Kurikulum SMA dan SMK;
2)    Seksi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA  dan SMK ;
3)    Seksi Kesiswaan SMA  dan SMK;
e.    Bidang  Sarana dan Prasarana,  membawahi:
1)    Seksi Sarana dan Prasarana TK, SD dan SMP;
2)    Seksi Sarana dan Prasarana SMA  dan SMK  ;
3)    Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Alat Peraga;
f.    Bidang  Pendidikan Luar Sekolah dan Kreativitas Pelajar, membawahi:
1)    Seksi  Pendidikan Luar Sekolah;
2)    Seksi  Pendidikan Anak Usia Dini;
3)    Seksi  Kreativitas Pelajar;
g.   UPTD
h.   Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 9

(1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kesehatan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  kesehatan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan  sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)    Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
1)    Seksi  Tenaga, Sarana dan Perijinan;
2)    Seksi  Farmasi dan Alat Kesehatan;
3)    Seksi  Sistem Informasi Kesehatan;
d.    Bidang  Pelayanan Kesehatan, membawahi:
1)    Seksi  Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
2)    Seksi  Kesehatan Khusus dan Bencana;
3)    Seksi  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
e.    Bidang  Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1)    Seksi  Kesehatan Keluarga;
2)    Seksi  Gizi ;
3)    Seksi  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan  Masyarakat ;
f.    Bidang  Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
1)    Seksi  Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ;
2)    Seksi  Surveilans dan Imunisasi;
3)    Seksi  Penyehatan Lingkungan ;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2)    Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3)    Struktur Organisasi Dinas Kesehatan  sebagaimana tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum  merupakan unsur pelaksana bidang bina marga dan pengairan dipimpin oleh  Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum  mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bina marga dan pengairan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 13

(1)    Dinas Pekerjaan Umum  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang  bina marga dan pengairan;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang bina marga dan pengairan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang  bina marga dan pengairan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum    sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan  pasal 13 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Bina Marga, membawahi:
1)    Seksi  Pembangunan Peningkatan Jalan;
2)    Seksi  Pembangunan Peningkatan Jembatan;
3)    Seksi  Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d.    Bidang  Pembinaan dan Pengendalian Bangunan, membawahi:
1)    Seksi  Pembinaan Teknis Perkotaan dan Pedesaan;
2)    Seksi  Air Minum ;
3)    Seksi  Pengendalian Lingkungan Perumahan dan Pemukiman;
e.    Bidang  Pengairan, membawahi:
1)    Seksi  Pengelolaan Sumber Air Pemukiman;
2)    Seksi  Pembangunan Perbaikan Jaringan Irigasi dan Drainase;
3)    Seksi  Pemeliharaan Sungai dan Rawa;
f.    Bidang  Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, membawahi:
1)    Seksi  Bangunan Gedung dan Lingkungan;
2)    Seksi  Jasa Konstruksi;
3)    Seksi  Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ;
g.   UPTD
h.   Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum  sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dinas Perumahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana bidang perumahan dan tata ruang dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 16

Dinas Perumahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan tata ruang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 17

(1) Dinas Perumahan dan Tata Ruang  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  perumahan dan tata ruang
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perumahan dan tata ruang;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  perumahan dan tata ruang;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1)    Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Pengembangan Perumahan, membawahi:
1)    Seksi  Pembangunan Perumahan;
2)    Seksi  Pembinaan Perumahan;
3)    Seksi  Pengembangan Fasilitas Umum;
d.    Bidang  Pengembangan Kawasan Teknologi dan Industri, membawahi:
1)    Seksi  Sistem Pengembangan Kawasan;
2)    Seksi  Keterpaduan Prasarana Kawasan;
3)    Seksi  Pembinaan Teknologi dan Industri;
e.    Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi:
1)    Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Perumahan ;
2)    Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pengembangan Kawasan ;
3)    Seksi  Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
f.    Bidang  Penataan Ruang, membawahi:
1)    Seksi  Perencanaan Tata Ruang;
2)    Seksi  Pemanfaatan Tata Ruang;
3)    Seksi  Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
g.   UPTD
h.   Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV  Peraturan Daerah ini.

Pasal  19

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 20

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 21

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang  koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi,perindustrian dan perdagangan;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  • Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  • Pelaksanaan UPTD;
  • Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan 21 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Koperasi, membawahi:
1)    Seksi  Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
2)    Seksi  Pengembangan Usaha Koperasi;
3)    Seksi  Pengawasan dan Penilaian KSP/USP;
d.    Bidang  Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi:
1)    Seksi  Pengembangan Kemitraan;
2)    Seksi  Pengembangan Kewirausahaan;
3)    Seksi  Promosi;
e.    Bidang  Pengembangan Usaha Industri, membawahi:
1)    Seksi  Agro dan Hasil Hutan;
2)    Seksi  Kimia, Logam dan Mesin ;
3)    Seksi  Elektronik dan Aneka.;
f.    Bidang  Perdagangan, membawahi:
1)    Seksi  Perdagangan Dalam Negeri ;
2)    Seksi  Perdagangan Luar Negeri;
3)    Seksi  Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
g.    Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
1)    Seksi Operasional;
2)    Seksi Retribusi;
3)    Seksi Sarana dan Prasarana;
h.    UPTD
i.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V  Peraturan Daerah ini.

Pasal  23

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana bidang kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 25

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang  kependudukan dan catatan sipil
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  kependudukan dan catatan sipil;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1)    Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2)    Sub Bagian Penyusunan Program;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1)    Seksi  Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2)    Seksi  Administrasi Mutasi Penduduk;
3)    Seksi  Pengawasan dan Yustisi;
d.    Bidang  Pencatatan Sipil, membawahi:
1)    Seksi  Pelayanan Kelahiran dan Kematian;
2)    Seksi  Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Adopsi,Pengesahan dan Pengakuan Anak;
3)    Seksi Dokumen Pencatatan Sipil;
e.    Bidang  Data dan Pengendalian, membawahi:
1)    Seksi  Pengolahan Data, Statistik dan Pelaporan;
2)    Seksi  Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
3)    Seksi  Pengendalian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI  Peraturan Daerah ini.

Pasal  27

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana bidang tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh  Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 29

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28,
menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  tenaga kerja dan transmigrasi
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  tenaga kerja dan transmigrasi;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28  dan 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1)    Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Pengembangan Tenaga Kerja, membawahi:
1)    Seksi  Pelatihan Perijinan dan Pemagangan;
2)    Seksi  Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
3)    Seksi  Pembinaan Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;
d.    Bidang  Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, membawahi:
1)    Seksi  Hubungan Industrial;
2)    Seksi  Kesejahteraan Pekerja;
3)    Seksi  Pengurusan Organisasi Pekerja dan Pengusaha
e.    Bidang  Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Lembaga Kerja, membawahi:
1)    Seksi  Norma Kerja;
2)    Seksi  Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3)    Seksi  Jamsostek, Tenaga Kerja Perempuan, Anak dan Orang Muda.;
f.    Bidang  Transmigrasi, membawahi:
1)    Seksi  Pemukiman dan Penempatan ;
2)    Seksi  Pembinaan Sosial  Ekonomi;
3)    Seksi  Pembinaan Sosial Budaya;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal  31

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana bidang sosial dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 32

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahn di bidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 33

(1)    Dinas Sosial  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  sosial
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang sosial;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  sosial;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dan pasal 33 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Bina Kesejahteraan Sosial, membawahi:
1)    Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan PSM;
2)    Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
3)    Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial;
d.    Bidang  Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1)    Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
2)    Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Nafza;
3)    Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
e.    Bidang  Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana, membawahi:
1)    Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana;
2)    Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana;
3)    Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
f.    UPTD
g.   Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII  Peraturan Daerah ini.

Pasal  35

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika   merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika   dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 36

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika   berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 37

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 36, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  perhubungan, komunikasi dan informatika;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang perhubungan,
komunikasi dan informatika;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  perhubungan, komunikasi dan informatika;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dan pasal 37 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Perhubungan Darat, membawahi:
1)    Seksi  Lalu Lintas;
2)    Seksi  Angkutan Jalan;
3)    Seksi  Teknis dan Sarana Prasarana Jalan;
d.    Bidang  Perhubungan Laut, membawahi:
1)    Seksi  Lalu Lintas Angkutan Laut;
2)    Seksi  Kepelabuhanan;
3)    Seksi Penunjang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
e.    Bidang  Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, membawahi:
1)    Seksi Kebandarudaraan ;
2)    Seksi   Pos, Komunikasi dan Informasi;
3)    Seksi  Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX  Peraturan Daerah ini.

Pasal  39

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  merupakan unsur pelaksana bidang kebudayaan dan pariwisata  dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  40

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata  berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  41

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40,
menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  kebudayaan dan pariwisata;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  sebagaimana dimaksud pada pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  terdiri dari :

a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Kebudayaan, membawahi:
1)    Seksi  Pengembangan Seni dan Nilai Tradisional;
2)    Seksi  Sejarah dan Kepurbakalaan;
3)    Seksi  Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya ;
d.    Bidang  Pengembangan Pariwisata, membawahi:
1)    Seksi  Obyek dan Daya Tarik Wisata;
2)    Seksi  Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
3)    Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kepariwisataan;
e.    Bidang  Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, membawahi:
1)    Seksi  Informasi dan Analisa Pasar;
2)    Seksi  Pemasaran Pariwisata ;
3)    Seksi  Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X  Peraturan Daerah ini.

Pasal  43

Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana bidang pemuda dan olah raga dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  44

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  45

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  pemuda dan olah raga;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  pemuda dan olah raga;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dan 45 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Pemuda membawahi:
1)    Seksi  Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
2)    Seksi  Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
d.    Bidang  Olah Raga, membawahi:
1)    Seksi  Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
2)    Seksi  Pembinaan Prestasi dan Organisasi olah Raga;
e.    Bidang  Sarana dan Prasarana, membawahi:
1)    Seksi  Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda;
2)    Seksi  Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI  Peraturan
Daerah ini.

Pasal  47

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan merupakan unsur pelaksana bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  48

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  49

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 48, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan kekayaan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagaimana dimaksud
pada pasal 48 dan pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
1)    Seksi  Perencanaan Pendapatan;
2)    Seksi Pengendalian, Analisa dan Evaluasi;
3)    Seksi  Hukum dan Perundang-Undangan;
d.    Bidang  Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
1)    Seksi  Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
2)    Seksi  Penagihan dan Keberatan;
3)    Seksi  Pembukuan dan Pelaporan
e.    Bidang  Penerimaan Perimbangan, membawahi:
1)    Seksi  Bagi Hasil Pajak;
2)    Seksi  Bagi Hasil Bukan Pajak ;
3)    Seksi  Penerimaan Lain-lain  Daerah Yang Sah;
f.    Bidang  Anggaran, membawahi:
1)    Seksi  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
2)    Seksi  Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
3)    Seksi  Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
g.    Bidang  Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
1)    Seksi  Perbendaharaan;
2)    Seksi  Akuntansi ;
3)    Seksi  Kas Daerah;
h.    Bidang  Kekayaan, membawahi:
1)    Seksi  Analisa Kebutuhan;
2)    Seksi  Pengadaan dan Pemeliharaan;
3)    Seksi  Pemanfaatan, Inventarisasi dan Penghapusan
i.    UPTD
j.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII  Peraturan Daerah ini.

Pasal  51

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  52

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  53

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 52, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  kelautan dan perikanan
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  kelautan dan perikanan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dan pasal 53  ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan;
c.    Bidang  Perikanan Budidaya, membawahi:
1)    Seksi  Teknologi Budidaya;
2)    Seksi  Sarana dan Prasana Budidaya;
3)    Seksi  Perbenihan ;
d.    Bidang  Perikanan Tangkap, membawahi:
1)    Seksi  Teknologi Penangkapan;
2)    Seksi  Sarana dan Prasarana Tangkap;
3)    Seksi  Pengembangan Pendaratan Perikanan;
e.    Bidang  Bina Usaha, membawahi:
1)    Seksi  Pelayanan Usaha;
2)    Seksi  Pengolahan dan Pemasaran ;
3)    Seksi  Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Perikanan.;
f.    Bidang  Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,  membawahi:
1)    Seksi  Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;
2)    Seksi  Konservasi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3)    Seksi  Data dan Statistik;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan
Daerah ini.

Pasal  55

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana bidang pertanian tanaman pangan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  56

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  57

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56,
menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  pertanian tanaman pangan
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang  pertanian tanaman pangan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 dan pasal 57 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian  Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan;
c.    Bidang  Bina Usaha, membawahi:
1)    Seksi  Pemasaran;
2)    Seksi  Pasca  Panen dan Pengolah Hasil;
3)    Seksi  Pelayanan Masyarakat dan Perijinan;
d.    Bidang  Pengembangan Lahan, membawahi:
1)    Seksi  Perluasan Areal;
2)    Seksi  Pengolahan Lahan dan Air;
3)    Seksi  Pengembangan Statistik;
e.    Bidang  Produksi, membawahi:
1)    Seksi  Padi  dan Palawija;
2)    Seksi  Hortikultura ;
3)    Seksi  Alat dan Mesin Pertanian;
f.    Bidang  Perlindungan Tanaman, membawahi:
1)    Seksi  Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit;
2)    Seksi  Pupuk dan Pestisida;
3)    Seksi  Informasi dan Teknologi;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Pasal  59

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana bidang perkebunan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  60

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  61

(1) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  perkebunan;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perkebunan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  perkebunan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.    Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 dan pasal 61
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebuan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Produksi, membawahi:
1)    Seksi  Budi Daya Tanaman;
2)    Seksi  Teknologi Alat dan Mesin;
3)    Seksi  Bahan Tanaman;
d.    Bidang  Perlindungan Perkebunan, membawahi:
1)    Seksi  Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan Perkebunan
2)    Seksi  Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT;
3)    Seksi  Penataan  Konservasi Tanah dan Air;
e.    Bidang  Bina Usaha Perkebunan, membawahi:
1)    Seksi  Sumber daya;
2)    Seksi  Perizinan Usaha Perkebunan ;
3)Seksi  Pengolahan dan Pemasaran;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Pasal  63

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana bidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh  kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  64

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  65

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64,
menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang  peternakan dan kesehatan hewan;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  peternakan dan kesehatan hewan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 64
dan pasal 65 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian  Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan;
c.    Bidang  Sarana Produksi Peternakan, membawahi:
1)    Seksi  Pembibitan Ternak;
2)    Seksi  Budidaya Ternak dan Alat Mesin Peternakan;
3)    Seksi  Pakan Ternak;
d.    Bidang  Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahi:
1)    Seksi  Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan;
2)    Seksi  Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan;
3)    Seksi  Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan;
e.    Bidang  Kesehatan Hewan, membawahi:
1)    Seksi  Perlindungan Hewan;
2)    Seksi  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
3)    Seksi  Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
f.    Bidang  Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
1)    Seksi  Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk;
2)    Seksi  Promosi  dan Pemasaran;
3)    Seksi  Kesehatan Masyarakat Veteriner;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI
Peraturan Daerah ini.

Pasal  67

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana bidang kehutanan dipimpin oleh  Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  68

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  69

(1) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis  dibidang  Kehutanan
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Kehutanan;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  Kehutanan;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 dan pasal 69 ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian  Keuangan
c.    Bidang  Perencanaan dan Inventarisasi Hutan, membawahi:
1)    Seksi  Perencanaan Hutan;
2)    Seksi  Tata Hutan  dan Perpetaan;
3)    Seksi  Inventarisasi Hutan.
d.    Bidang  Pengusahaan Hutan, membawahi:
1)    Seksi  Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan;
2)    Seksi  Produksi Hasil Hutan;
3)    Seksi  Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
e.    Bidang  Perlindungan Hutan, membawahi:
1)    Seksi  Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2)    Seksi  Pengelolaan Kawasan Konservasi ;
3)    Seksi  Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
f.    Bidang  Pembinaan Hutan, membawahi:
1)    Seksi  Rehabiltasi Hutan dan Lahan;
2)    Seksi  Pembinaan dan Pengendalian Kehutanan;
3)    Seksi  Perbenihan Tanaman hutan;
g.    UPTD
h.    Kelompok Jabatan Fungsional:
(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII  Peraturan Daerah ini.

Pasal  71

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh  Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal  72

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal  73

(1) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72,
menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang  pertambangan dan energi;
b.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  pertambangan dan energi;
d.    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e.    Pelaksanaan UPTD;
f.     Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada pasal 72 dan
pasal 73 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi,  terdiri dari :
a.    Kepala Dinas
b.    Sekretariat, membawahi:
1)    Sub Bagian Penyusunan Program;
2)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3)    Sub Bagian Keuangan
c.    Bidang  Geologi, membawahi:
1)    Seksi  Air bawah Tanah, Air Pemukiman dan Lingkungan Geologi;
2)    Seksi  Inventarisasi Sumber Daya Mineral;
3)    Seksi  Mitigasi Bencana Geologi;
d.    Bidang  Pertambangan Umum, membawahi:
1)    Seksi  Pengusahaan Mineral dan Batu Bara
2)    Seksi  Pengusahaan Bahan Galian C;
3)    Seksi  Konservasi, Pengawasan dan Penagihan Produksi;
e.    Bidang  Ketenagalistrikan dan Migas, membawahi:
1)    Seksi  Ketenagalistrikan;
2)    Seksi  Pengembangan dan Konservasi Energi ;
3)    Seksi  Migas;
f.    UPTD
g.    Kelompok Jabatan Fungsional:
(2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII
Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 75

  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas
  2. Unit pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Kepala Dinas

Pasal 76

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional  dan/atau  kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
a)    Pelaksanaan tugas Dinas sesuai bidang operasional;
b)    Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB  V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)  dipimpin oleh seorang tenaga fungsinal senior yang ditunjuk;
  3. Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada  pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VI

TATA KERJA

Pasal 79

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi  dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta instansi lain diluar Dinas  sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 80

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urut kepangkatan dapat melaksanakan tuas-tugas Kepala Dinas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 81

  1. Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b;
  2. Sekretaris adalah jabatan eselon III a;
  3. Kepala bidang adalah jabatan eselon III b;
  4. Kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala UPTD adalah jabatan eselon IV a
  5. Kepala sub bagian pada UPTD dan kepala tata usaha sekolah kejuruan adalah jabatan eselon IV b;
  6. Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala taa usaha sekolah menengahadalah jabatan eselon V a.

Pasal 82

(1) Kepala  Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPTD dan kepala tata usaha sekolah diangkat  dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku.

BAB   X

KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 85

( 1 ) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
( 2 ) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per6aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di  Tanjung Redeb
pada tanggal  17 Juli 2008

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Di Undangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal  17 Juli  2008

SEKRETARIS DAERAH,

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 13

Kirim Komentar

Book your tickets